JAKARTA, Indonesia, (PRNewswire)- Menghadapi kompleksitas dinamika peraturan dan yurisdiksi di Indonesia, perusahaan semakin membutuhkan peran pengacara eksternal untuk menangani berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan bisnis. Hal ini mencakup M&A, arbitrase, litigasi dan penyelesaian sengketa. Pada tahun lalu, setidaknya 129 firma hukum menangani masalah M&A di Indonesia. Selain itu, 125 firma hukum menangani kasus-kasus arbitrase, litigasi dan penyelesaian sengketa. Sebagai gambaran, jumlah kasus yang diterima oleh firma hukum Indonesia pada tahun lalu melebihi 3.000 kasus. Hal ini menunjukkan dinamika bisnis di Indonesia yang mendorong perusahaan untuk bersentuhan dengan hukum.

Di sela-sela acara Hukumonline Practice Leaders & Top 100 Indonesian Law Firms 2024, Arkka Dhiratara, Chief Executive Officer Hukumonline, mengatakan, "Dunia usaha mencari kepastian hukum, dan setiap dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dan peran firma hukum dan advokat yang kompeten di bidangnya. Itulah sebabnya Hukumonline kembali meluncurkan Practice Leaders sebagai panduan investasi dan bisnis di Indonesia.

Practice Leaders merupakan direktori yang berisi ratusan profil firma hukum di Indonesia berdasarkan kinerja mereka di bidang-bidang yang mereka geluti. Pada tahun 2024, Hukumonline Practice Leaders mencakup 228 firma hukum yang menanggapi survei dan mencatat lebih dari 3.000 kasus yang ditangani oleh firma-firma tersebut.

Direktori ini dapat berfungsi sebagai penghubung antara pengacara firma hukum dengan pengacara internal, sekretaris perusahaan, dan profesional hukum lainnya dalam bisnis dan industri yang membutuhkan layanan hukum.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid, juga meluncurkan Practice Leaders sebagai bagian dari acara Hukumonlines Top 100 Firma Hukum Indonesia 2024, untuk menjaga kepastian hukum dalam komunitas bisnis, Ia berharap hal ini akan mendorong para praktisi hukum untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan hukum yang berintegritas. Arsjad mengatakan, "Selain itu, dengan memberikan layanan hukum yang penting bagi industri, firma hukum dapat membantu pelaku usaha dalam menavigasi kerangka peraturan, memitigasi risiko hukum, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku."

Hukumonline Top 100 Firma Hukum Indonesia merupakan ajang penghargaan bagi firma hukum dan tahun ini diikuti oleh 236 firma hukum dari 12 provinsi di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar 12,85% dibandingkan tahun 2023. Seluruh firma hukum terbagi dalam tiga kategori: 76,27% firma hukum layanan penuh, 13,98% firma hukum non-litigasi, dan 9,74% firma hukum litigasi.

Selain itu, terdapat total 16 kategori dalam 100 Firma Hukum Terbaik di Indonesia 2024. Sebanyak tiga kategori, juri eksternal, yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Dr. iur. Asmin Fransiska, S.H. LL.M., Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia; Asian Development Bank (ADB) Papua New Guinea Resident Mission Country Director Said Zaidansyah, dan Seradesy Sumardi, Presiden Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA).

Dalam mengambil keputusan, para hakim menggunakan data kualitatif, termasuk deskripsi pekerjaan dan transaksi yang ditangani oleh firma hukum tersebut selama satu tahun terakhir.

"Kami dengan hati-hati mengevaluasi setiap kandidat berdasarkan kriteria yang ketat dan obyektif. Seradesi Smardi, atas nama para juri, mengatakan: "Melalui proses ini, para juri tidak hanya mengidentifikasi firma-firma hukum dan para praktisi yang telah mencapai prestasi, tetapi juga mendorong standar profesional yang lebih tinggi di seluruh industri hukum.

Tentang Hukumonline

Hukumonline didirikan pada tahun 2000 oleh para pengacara dan praktisi hukum terkemuka di Indonesia dan merupakan platform regulasi berbasis teknologi (reg-tech) yang menyediakan peraturan-peraturan rahasia dan kasus-kasus hukum, analisis dan laporan hukum yang komprehensif, artikel-artikel yang mudah dimengerti mengenai isu-isu hukum, dan berbagai bentuk informasi hukum lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjadi solusi satu pintu bagi para praktisi hukum di Indonesia dengan mendemokratisasi akses terhadap hukum dan memberdayakan para praktisi hukum dengan memberikan pengetahuan hukum.