JAKARTA - Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) meminta Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch. Bangun untuk melaksanakan rekomendasi yang diberikan DK PWI terkait penyalahgunaan dana sponsor pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI. Dalam rilis resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo mengatakan DK PWI telah meminta empat pengurus harian PWI Pusat, yakni Ketua Umum PWI Pusat, Sekretaris Jenderal PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) (Wabendum) M Ihsan, dan Syarif Hidayatullah, Direktur UMKM PWI Pusat, dijatuhi sanksi berupa teguran keras, jelasnya.

Dewan Kehormatan juga meminta agar uang lebih dari R1 miliar, tepatnya Rp1.771,2 juta, dikembalikan ke kas organisasi PWI Pusat paling lambat 31 Mei 2024.

Sehubungan dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, organisasi ini menerima pengembalian dana sebesar R1.080 juta (R1.080 juta). Sisa dana sebesar RUR 691,2 juta akan dikembalikan secara bertahap dan saat ini dihitung sebagai kredit bagi organisasi. "DK PWI juga mengapresiasi langkah yang diambil M Ihsan yang telah memilih mengundurkan diri/mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wabendum di kepengurusan PWI Pusat 2023-2028 pada tanggal 31 Mei 2024. Beliau telah menyatakan bahwa pengunduran dirinya merupakan bentuk tanggung jawab moral dan etika untuk menghormati dan mengikuti keputusan Dewan Kehormatan," kata Sasonko. Namun, ia menjelaskan ada sejumlah rekomendasi sanksi yang belum dilaksanakan, di antaranya sanksi pemberhentian sementara Said Iskandarshia sebagai anggota PWI selama satu tahun. Sanksi ini akan berlaku mulai 7 Juni 2024.

Ia menekankan bahwa keputusan DK bersifat final dan kewenangan pelaksanaannya berada di tangan pengurus harian yang dipimpin oleh ketua umum. Sasonko menekankan bahwa semua keputusan DK dalam kasus ini diambil melalui konsensus berdasarkan penilaian bulat dari semua anggota DK.

Daftar pengurus DK PWI Pusat terdiri dari Wakil Ketua Uni Rubis, Sekretaris Nurcholis MA Basyari, Anggota Aslo Kamal Lokan, Anggota Akhmad Munir, Anggota Diapali Sivatankayu Harahap, Anggota Fatourahman, dan Anggota Helmi Burman.

Bapak Sasonko berpendapat bahwa Dewan Kehormatan menjatuhkan sanksi karena mereka yang terbukti melanggar tidak mematuhi keputusan Dewan Kehormatan.



Wakil Ketua DK Unni Rubis meminta Ketua Umum PWI Pusat Hendry Cha Bangun untuk segera menuntaskan pelaksanaan seluruh keputusan DK, termasuk pemberhentian sementara Said.

"Kami minta keputusan-keputusan itu dilaksanakan paling lambat Kamis 27 Juni 2024," ujar Yuni yang juga pemimpin redaksi IDN Times.

Sementara itu, anggota DK Aslo Kamal Rokan mengingatkan Said akan konsekuensi dari sanksi skorsing, yang membuatnya kehilangan hak sebagai anggota PWI. "Akibatnya, dia didiskualifikasi sebagai pengurus PWI dan tidak bisa lagi mengatasnamakan PWI. Termasuk tidak bisa lagi menandatangani surat-surat dan dokumen PWI atau memimpin pembukaan dan penutupan acara-acara PWI," ujar Aslo, mantan pemimpin redaksi kantor berita tersebut. Dewan Penasihat PWI sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Ketua Umum PWI. Surat yang ditandatangani Ketua Dewan Penasihat Ilham Bintang dan Sekretaris Wina Almada itu intinya meminta pengurus harian tersebut menghormati dan mematuhi keputusan DK Dalam surat bernomor 02/5/N-DP/2024 tertanggal 24 Mei 2024 itu, Dewan Penasihat menyatakan, Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan (KPW), serta menegaskan bahwa hanya Dewan Kehormatan yang berwenang menyatakan seorang anggota PWI melanggar atau tidak melanggar aturan organisasi.